Efek Pemangkasan Dana TKD dari Pusat, Pokir DPRD Halsel Terancam Dikurangi

Kiebesi.com – Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan terancam dikurangi.

Langkah yang diambil Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan itu menyusul adanya kebijakan Mentri Keuangan yang memangkas dana Transfer Ke Daerah (TKD).

Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin menyatakan, alokasi anggaran aspirasi DPRD Halmahera Selatan itu disesuaikan dengan anggaran daerah.

“Untuk alokasi anggaran aspirasi DPRD, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,”kata Helmi di lantor Bupati Halmahera Selatan, Selasa (21/10/2025).

Politisi Partai Nasdem ini mengaku pihaknya telah berdisuksi dengan DPRD dalam forum non formal. Diskusi ini bertujuan mencapai kesepahaman antara aspirasi DPRD dan program pemerintah daerah.

Ia bahkan menjelaskan, karena itu aspirasi-aspirasi yang disampaikan anggota DPRD Halmahera Selatan setelah Reses, perencanannya akan diintegrasikan dengan program pemerintah daerah.

“Banyak juga masukan-masukan dari DPRD terkait kebijakan dan perencanaan. TAPD juga akan melakukan pembahasan dengan DPRD, nah di situ nanti kita lihat perkembangannya seperti apa,”jelas Helmi.

Dalam pembahasan APBD 2026 nanti, Helmi menyebut ada tiga poin yang harus diutamakan dengan di tengah keterbatasan anggaran. Di antaranya adalah asta cita Presiden, visi misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang dirumuskan dalam RPJMD, dan mandatoris spanding.

“Tiga hal ini pokok dan harus diprioritaskan, selanjutnya baru belanja pegawai dan belanja yang lain. Kalau kemudian ada margin, baru kita masuk ke prioritas berikut,”tuturnya.

Helmi mendorong agar tahun anggaran 2026 program dan kegiatan Pemkab Halmahera berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain itu Helmi berharap ada kesemaan presepsi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk merumuskan belanja yang berkualitas pasca pemangkasan TKD.

“Dengan keterbatasan anggaran, harus ada semangat bersama dalam rangka menggenjot kemandirian fiskal. Sehingga program yang dirumuskan, tidak memikirkan faktor-faktor subjektifitas kelembagaan. Tetapi harus mensukseskan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal,”pungkasnya.