Kiebesi. Penyebaran kasus Human Immunodeficiency Virus atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
Pasalnya, Data Dinas Kesehatan yang menyebut kasus HIV/AIDS di Halmahera Selatan telah menembus lebih dari 200 kasus membuat persoalan ini tak lagi bisa dianggap sepele.
Berdasarkan data tersebut, kasus HIV/AIDS terus mengalami peningkatan. Bahkan Halmahera Selatan tertinggi di Maluku Utara
Hal itu mulai mendapat respons keras Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.
Bupati bahkan memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk meningkatkan razia di tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi.
Bassam bahkan menyebut angka tersebut menjadi perhatian serius karena Halmahera Selatam disebut berada pada posisi tertinggi di Maluku Utara.
“Olehnya itu, harus menjadi perhatian kita bersama untuk mencegah penyebaran kasus HIV,” tegas Bassam saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Halsel, Senin (31/8/2026).
Bupati menyebut adanya informasi mengenai sejumlah kos yang diduga kerap digunakan untuk aktivitas prostitusi. Ia meminta Satpol PP bergerak lebih agresif dan tidak membiarkan tempat kos berubah fungsi menjadi lokasi yang mengganggu ketertiban masyarakat.
“Kalau lokasi, saya rasa Satpol PP sudah tahu titiknya. Bahkan masyarakat juga telah memberikan informasi jika di kos-kosan kerap terjadi prostitusi. Saya perintahkan Satpol PP untuk memaksimalkan razia kos-kosan,” kata Bassam.
Instruksi tersebut menjadi sinyal keras bagi pengelola kos maupun penghuni yang diduga menyalahgunakan tempat tinggal sebagai lokasi prostitusi.
Satpol PP kini dituntut membuktikan keseriusan pemerintah daerah. Razia tidak boleh berhenti sebatas operasi sesaat, tetapi harus menyasar titik-titik yang benar-benar dilaporkan masyarakat dan dilakukan secara profesional serta sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan penanganan HIV/AIDS tidak berhenti pada razia. Edukasi seksual yang bertanggung jawab, pemeriksaan kesehatan, pencegahan penularan, dan akses layanan kesehatan tetap menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penularan. (Ar)
