Kiebesi.com – Kepala Inspektorat Halmahera Selatan Ilham Abubakar dicegat masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Garda Kubung Menggugat (AGKM) di Pos Penjagaan kantor Pengadilan Negeri Labuha.
Pantauan media ini, unjuk rasa berlangsung Kamis, 15/25 pukul 13.00 WIT. Aksi memanas dengan saling hadang antara masa aksi dan aparat keamanan dari kepolisian serta Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol-PP) di depan kantor Inspektorat Halmahera Selatan
Sebelumnya, AGKM melakukan aksi menuntut kepada inspektorat agar turun malakukan audit secara terbuka kepada kepala Desa Kubung Masbul Muhammad yang diduga kuat terlibat dalam berbagai penyimpangan anggaran dan praktek korupsi yang merugikan keuangan desa.
Sekitar pukul 14:34 waktu setempat, masa kemudian menggeruduk kantor panggadilan negeri. Koordinator aksi Ringgo La Rensi langsung menghampiri kepala inspektorat yang diketahui sedang duduk di pos PN Labuha.
“Kami aksi di sini (kantor Inspektorat), sementara Ilham di sana (kantor Pengadilan Negeri) duduk santai sambil merokok. Saya menegurnya tapi ditonjok, macam begini harus diberhentikan saja, berlagak preman,” katanya
Ringgo menyampaikan bersama warga lainnya mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat dengan tujuan menyampaikan permasalahan yang terjadi di Desa Kubung. Namun, perlakukan Ilham terhadap warga tidak patut untuk dicontohi.
Kesal dengan perlakukan kepala inspektorat yang dinilai berlaga pereman, pihaknya bakal menempuh jalur hukum terkait tindakan kekerasan yang dilakukan Kepala Inspektorat Halmahera Selatan.
“Kami datang dengan keadaan baik-baik bukan datang dan mengajak berkelahi. Kami akan lapor Ilham untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum karena sangat memalukan sekali, seorang kepala OPD memukul warga,” tandasnya.
Ia menjelaskan, ada beberapa item pekerjaan diduga fiktif dan mangkarak dilakukan kades desa kubung Masbul sejak 2023 yakni: Pembangunan pagar 500 meter dengan total nilai 560 juta rupiah, realisasi 425 meter, upah tukang 31.366.000 juta rupiah dan anggaran pemuda 65 juta rupiah 2023-2024 tidak terealisasi.
Anggaran ketahanan pangan dari 175 juta rupiah hanya Rp 60 juta terealisasi, dana Insentif 7.200.000 juta rupiah tidak dibayarkan.
Kemudian dana lain yang tidak jelas pelaporan yakni: Dana perikanan Rp 170 juta, Dana pemukiman Rp 70 juta, Dana pendidikan Rp 20 juta, Dana kesehatan Rp 21 juta, Dana bencana Rp 108 juta, Dana desa tertinggal Rp 130 juta.
Saat hering terbuka, Ringgo mendesak Inspektorat Halsel segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Kubung dan meminta audit terbuka oleh Inspektorat atas pengelolaan dana desa dalam 3 tahun.
“Kami minta inspektorat audit terbuka atas pengelolaan dana desa dan meminta Bupati dan Dinas PMD Halsel melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja Kepala Desa dan perangkat desa kubung,” pungkasnya
Menanggapi tuntutan masa aksi, kepala Inspektorat Ilham Abubakar mengatakan, segera menindak lanjuti apa yang menajadi tuntutan dan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi yang dilakukan kades kubung.
“Besok saya akan kerahkan tim untuk turun audit ke desa, berikan kami waktu satu minggu untuk menyelesaikan,” ujar Ilham
Tinggalkan Balasan