Kiebesi.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mulai membangun fasilitas pengolahan rumput laut sebagai upaya mendorong hilirisasi komoditas pesisir.
Hilirisasi komoditas pesisir tersebut direncanakan dibangun di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa, Halmahera Selatan.
Pembangunan pabrik ini melengkapi fasilitas gudang penampungan yang telah selesai dibangun di desa yang sama. Gudang itu diproyeksikan mampu menampung sekitar 75 hingga 100 ton rumput laut kering hasil panen petani.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Halmahera Selatan, Muhammad Nur mengatakan, pembangunan ekosistem rumput laut menjadi salah satu bagian dari penguatan program agromaritim pemerintah daerah.
“Gudang sudah selesai. Sebagian rumput laut yang dipanen juga sudah kering dan sudah ditampung, sekarang sedang dibangun pabrik pengolahan yang ditargetkan bisa mulai uji coba produksi pada November,” ujar Muhammad Nur saat dikonfirmasi di kantornya, Jumat (2/10/2026).
Saat ini, pembangunan pabrik masih berada pada tahap awal konstruksi, termasuk pengerjaan fondasi.
Pabrik tersebut nantinya akan mengolah rumput laut menjadi sejumlah produk bernilai tambah, di antaranya tepung agar, dodol, dan keripik.
“Pabrik tersebut direncanakan mengolah rumput laut menjadi sejumlah produk, seperti tepung agar, dodol, dan keripik. Pengembangan produk akan disesuaikan dengan kebutuhan serta peluang pasar,” ungkapnya.
Muhammad Nur menyatakan, pembangunan fasilitas pengolahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi rumput laut yang selama ini dapat dijual dalam bentuk bahan mentah atau rumput laut kering.
“Dalam konsep agromaritim, kita tidak hanya menjual bahan mentah. Kita juga ingin mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah,” jelasnya.
Pengembangan rumput laut itu dimulai dari wilayah Zona II Makayoa yang mencakup Desa Posi-Posi, Laluin, dan Talimau.
Pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan fasilitas penyimpanan dan pengolahan, tetapi juga meningkatkan kapasitas petani melalui pendampingan teknis.
Bahkan Muhammad Nur mengaku, hasil riset dan evaluasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi salah satu rujukan dalam memperbaiki metode budidaya rumput laut di wilayah tersebut.
“Beberapa persoalan yang menjadi perhatian itu seperti kondisi arus laut dan penyakit yang menyerang rumput laut. Penanganannya membutuhkan pendampingan teknis agar petani dapat menerapkan metode budidaya yang sesuai,” katanya.
Dinas terkait nantinya akan melibatkan tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mendukung penyuluh perikanan dalam memberikan pendampingan kepada petani.
“Dengan pola tersebut, petani diharapkan dapat berkonsultasi mengenai kendala yang dihadapi selama proses budidaya dan memperoleh rekomendasi penanganan yang tepat,” imbuhnya.
Selain produksi dan pengolahan, pemerintah daerah juga menilai kepastian pasar menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha rumput laut.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi (Disperindakop) diharapkan aktif menjajaki calon pembeli maupun mitra usaha yang dapat menyerap hasil panen petani.
Keberadaan gudang penampungan di Laluin diharapkan memudahkan pengumpulan hasil panen dalam jumlah besar sebelum dikirim ke pasar tujuan.
Pemerintah desa juga berencana mendukung pengembangan kawasan tersebut dengan membangun tambatan perahu atau tempat sandar kapal yang lebih memadai.
“Pemerintah desa juga berencana mendukung pengembangan kawasan tersebut melalui pembangunan tambatan perahu atau tempat sandar kapal yang lebih memadai. Fasilitas itu diharapkan mempermudah proses pengangkutan ketika volume hasil panen meningkat,” pungkasnya.
Dengan pembangunan gudang dan pabrik, pendampingan petani, serta upaya memperluas akses pasar, Pemkab Halsel menargetkan pengembangan rumput laut tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi berkembang menjadi rantai usaha yang terintegrasi dan memberi nilai tambah bagi masyarakat pesisir.
