Kiebesi.com – namanya Aipda Fahmi A. Radjeb, seorang anggota Polri yang selalu meluangkan waktu untuk bertani bersama masyarakat.
Kegiatan itu dilakoni sejak 2024 di Desa Peleri, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Fahmi memilih meluangkan waktu diluar jam tugas untuk mendampingi keluarga dan warga untuk bertani sebagai wujud ketahanan pangan.
Fahmi merupakan anggota Polri yang bertugas di Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara. Bintara berpangkat Aipda itu lahir di Ternate pada 7 Maret 1979.
Ia merupakan anak sulung pasangan Hi Abas Radjeb dan Hj Sutarni Abdulatif. Masa kecil Fahmi banyak dihabiskan di Pulau Makian, Halmahera Selatan.
Perjalanan hidupnya sebagai seorang anak perantau dimulai setelah letusan Gunung Kie Besi pada 1988. Saat itu, Fahmi bersama keluarga harus meninggalkan Pulau Makian dan pindah ke Malifut.
Fahmi sebelumnya bersekolah di SD Peleri, Pulau Makian. Namun, ia belum sempat menamatkan pendidikan dasar ketika keluarganya harus bermigrasi.
Di Malifut, ia kembali melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan sekolah dasar pada 1991. Ia kemudian melanjutkan ke SMP dan lulus pada 1994, sebelum menamatkan SMA pada 1998.
Setelah lulus SMA, Fahmi melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Di tengah masa kuliah, ia mengikuti seleksi anggota Polri pada 1999-2000.
Ia dinyatakan lulus dan kemudian mengikuti pendidikan kepolisian di SPN Karombasan, Manado, Sulawesi Utara. Setelah menyelesaikan pendidikan, Fahmi ditempatkan di Polres Bitung selama kurang lebih empat tahun.
Pada 2005, ia dimutasi ke Polda Gorontalo dan bertugas selama sekitar 11 tahun. Pada 2017, Fahmi dipindahkan ke Polda Maluku Utara dan ditempatkan di Satuan Direktorat Reserse Narkoba. Namun, aktivitas Fahmi tidak berhenti ketika jam dinas berakhir.
Sejak 2024, ia mulai menggarap lahan pertanian bersama saudara, keluarga besar, dan warga di kawasan Kilo 17, Desa Peleri. Dari lahan itu, mereka mencoba membangun pertanian secara bersama-sama sekaligus mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
“Iya, saya berinisiatif melibatkan diri diluar tugas pokok sebagai anggota polisi bersama saudara serta keluarga besar di Peleri untuk mengarap lahan pertanian di kilo 17 desa Peleri. Saya mengajak warga setempat bertani agar mendukung program pemerintah dalam ketahahan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat,” ujar Fahmi, Senin (14/9/2026).
Menurut Fahmi, pekerjaan membuka lahan pertanian tersebut dilakukan dengan modal semangat dan kerja bersama. Warga bergotong royong mengolah lahan dan menanam berbagai harapan dari tanah yang mereka garap.
“Alhamdulillah padi yang kami tanam di lahan kilo 17 panen perdana bersama keluarga dan warga desa Peleri sudah capai 3 ton,” ungkap Fahmi.
Hasil panen menjadi kabar baik. Namun, persoalan baru muncul ketika hasil pertanian harus dibawa keluar dari lahan.
Petani di kawasan Kilo 17 masih menghadapi keterbatasan akses jalan tani. Kondisi itu membuat proses mengangkut hasil produksi pertanian menuju jalan utama hingga ke rumah warga menjadi tidak mudah.
“Kendala berupa akses jalan tani untuk mengangkut hasil produksi pertanian ke jalan hingga ke rumah masih sangat terbatas. Sehingga pada tahun 2026 tepatnya pada Juni kami membentuk kelompok tani kilo 17 dengan tujuan mengintervensi atau membuka akses jalan tani secara swadaya gotong-royong,” bebernya.
Kelompok tani Kilo 17 kemudian dibentuk pada Juni 2026. Sebanyak 57 orang bergabung dalam kelompok tersebut.
Mereka tidak menunggu seluruh kebutuhan pembukaan jalan dipenuhi pemerintah. Para petani menggalang dana secara mandiri untuk menyewa alat berat.
“Kami bentuk kelompok tani dengan sistem kerja menggalang dana dari warga yang berkebun di lahan kilo 17. Alhamdulillah hasil kerja awal dana berhasil terkumpul sebesar 40 juta dan uang ini kami sewa alat berat eksavator membuka ruas jalan tani yang ditargetkan sepanjang 4000 meter,” akunya.
Dengan dana tersebut, warga menyewa ekskavator untuk membuka akses jalan tani yang ditargetkan mencapai lebih dari 4000 atau 4 kilo meter.
Fahmi menyatan, jalan tani bukan hanya soal akses keluar-masuk lahan. Jalan tersebut menjadi bagian penting dari keberlanjutan usaha para petani, terutama ketika hasil panen harus didistribusikan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah ikut melihat upaya yang telah dimulai secara swadaya oleh masyarakat.
“Tentu kami menaruh harapan agar jalan tani yang telah telah dirintis secara swadaya dengan keterbatasan dana oleh kelompok tani mendapat atensi khusus sebagai respon positif mendukung program ketahanan pangan nasional dari Bupati dan wakil Bupati Halut, ibu Gubernur Malut Sherly Tjoanda dan pak Wagub Sarbin Sehe,” pungkasnya.
Kisah Fahmi bermula dari pengalaman sebagai anak yang pernah meninggalkan kampung halaman akibat bencana. Kini, setelah menjadi anggota Polri, ia kembali menghabiskan sebagian waktunya di tanah yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.
Di Kilo 17 Desa Peleri, Fahmi bersama puluhan petani mencoba membangun ketahanan pangan dari lahan yang mereka garap sendiri, dimulai dari membuka kebun, menanam padi, memanen hasilnya, hingga bergotong royong membuka jalan agar hasil pertanian dapat dibawa pulang.
